Tag Archives: hukum

ROCKY THE GENIUS

Saya harus kembali mengakui bahwa Rocky Gerung memang sungguh-sungguh jenius. Bayangkan…! Ketika semua presiden Indonesia sejak Soekarno sampai Jokowi kerepotan menghadapi Freeport dan harus jungkir balik puluhan tahun menghadapinya padahal hanya untuk mendapatkan saham 51% tiba-tiba Rocky Balboa, eh, Rocky Gerung menyampaikan sebuah solusi sederhana yang luar biasa ajaibnya. Dengan solusi Rocky Gerung ini Indonesia bukan hanya bisa mendapatkan 100% saham Freeport tapi juga tidak perlu mengeluarkan dana sepeser pun! Haah…! Seandainya Soekarno dan Soeharto mendengar ide ini saya yakin mereka akan bangkit dari kuburnya. Tapi untunglah mereka sudah tenang dalam persemayaman mereka masing-masing.

Apa dan bagaimana ide jenius Rocky itu? Begini saya jelaskan pelan-pelan agar mereka yang dulunya bersekolah pakai SKTM bodong bisa paham. Pertama, kita harus menganggap Freeport sebagai maling. Dia adalah maling dari segala kekayaan yang ia keruk dari perut bumi di Papua sana. Kedua, kita biarkan maling tersebut beroperasi dengan nyaman selama tiga tahun ini. Biarkan si maling terbuai dan mengira kita bodoh bin dungu. Ketiga, begitu masuk tahun 2021 di mana merupakan tahun berakhirnya kontrak dengan maling tersebut, kita mlengos saja dan pura-pura bodoh bin dungu. Pokoknya jangan mau memperpanjang kontrak dengan maling tersebut. Si maling tentu akan kebingungan lha wong kontraknya sebagai maling di Papua tidak kita perpanjang. Mau maling bagaimana kalau gak punya kontrak kan? 😉😄 Setelah kelimpungan kesana kemari dan kita cuekin abis lama-lama si maling pasti akan patah hati, kecewa, dan pulang kekampungnya. Gak usah diberi sangu atau dibelikan tiket. Pokoknya biarkan saja pulang sendiri.
Nah, pada saat mereka pulang itulah kita datang ke tambang emas milik kita tersebut dan kita ambil semua barang-barang maling yang ditinggalkannya. Tada….! Kita sekarang berhasil menguasai Freeport 100% tanpa keluar dana sepeser pun! Surprise…! Surprise…! 😄🍺

Sungguh jenius dan tak tersangka-sangka solusi Rocky Gerung ini…! Ini solusi yang bukan hanya ‘out of the box’ tapi sekaligus ‘out of the brain’ dan ‘out of the world’.

Kalau Anda kesulitan memahami betapa jeniusnya solusi ini maka yah… mau bagaimana lagi?! Punya IQ tidak sampai 200 memang tidak mudah mencerna dan memahami kehebatan solusi Rocky Gerung ini. Kalau Anda bilang bahwa ide jenius Rocky ini tidak realistis dan tidak masuk akal, yah… it’s your problem. Rocky kan tidak bilang bahwa idenya itu realistis dan masuk akal. Kalau masuk akal kan kalian semua bisa mikir sehebat dia. Gitu lho logikanya, Ces. 😎😛

Itulah hebatnya Rocky. Dia bisa mendungu-dungukan semua orang yang tidak bisa berpikir sejenius dia. Saya pikir Rocky ini asset bangsa yang kurang kita perhatikan. Sama seperti Zohri yang ternyata memiliki potensi yang luar biasa tersebut. Saya berharap agar kita benar-benar menjaga Rocky agar jangan sampai diambil oleh bangsa lain. Masih banyak masalah bangsa yang perlu dipecahkan oleh kejeniusannya. 🙏😉

Surabaya, 14 Juli 2018

Kurator: Tren PKPU Meningkat Hingga Akhir 2017

Pada dasarnya berujung upaya mempailitkan debitor untuk membayar utangnya.

Perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang didaftarkan ke seluruh pengadilan niaga di Indonesia mengalami peningkatan hingga akhir 2017 jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa mekanisme peradilan untuk menagih pembayaran utang kembali diminati masyarakat.

Tapi nanti dulu, tingginya perkara PKPU jangan disangka sedang terjadi upaya baik-baik untuk melakukan restrukturisasi utang debitur agar dibayar tanpa perlu dipailitkan. Kurator punya penjelasan lain soal tren PKPU yang meningkat.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hingga Desember 2017 ada 226 perkara PKPU di seluruh pengadilan niaga di Indonesia. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 198 perkara PKPU di tahun 2016 dan 148 perkara PKPU di tahun 2015. Tak jarang pada akhirnya upaya restrukturisasi ini pun berujung kepailitan para debitor hingga pengadilan mengangkat kurator.

Alfin Sulaiman, kurator sekaligus advokat pemilik firma hukum Sulaiman & Herling Attorneys at Law mengakui bahwa pilihan PKPU justru bisa berarti sebagai upaya untuk mempailitkan debitor lebih cepat.

“Betul karena hukum acara perdata kita lemah, jadi lebih pilih menagih dengan kepailitan,” jawabnya saat dikonfirmasi akhir Desember lalu usai talkshow hukumonline bertema kepailitan.

Sebelumnya, Rizky Dwinanto advokat dari firma hukum ADCO Attorneys at Law memaparkan soal restrukturisasi utang dengan mekanisme PKPU. Menurutnya, restrukturisasi utang sebetulnya berguna untuk menyelamatkan dunia usaha dari kebangkrutan. Dengan mekanisme PKPU, para debitor diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian dengan kreditor di bawah pengawasan pengadilan.

(Baca Juga: Kurator Tak Perlu Cemas Bila Dipidanakan Debitor/Kreditor dengan 6 Alasan Ini)

Sayangnya, Rizky sendiri mengakui bahwa mekanisme PKPU juga menjadi cara yang diandalkan untuk mempailitkan debitor lebih cepat. “Restrukturisasi dengan PKPU ini bisa juga dijadikan ujung tombak supaya pailit perusahaan tersebut,” kata advokat dengan keahlian bidang kepailitan ini.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), putusan pengadilan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit.

Adapun dengan mekanisme PKPU, sejak PKPU diberikan untuk waktu 45 hari, debitur bisa langsung dinyatakan pailit cukup dengan alasan kreditur belum puas dengan upaya restrukturisasi hutang ataupun upaya perdamaian termohon pailit. Jangka waktu ini lebih cepat 15 hari dibandingkan langsung permohonan pailit.

Upaya hukum atas putusan pailit ini pun tidak menghalangi pelaksanaannya secara serta-merta. Artinya, para kreditor bisa langsung mendapatkan hak piutangnya yang belum dibayarkan oleh debitor sebagai termohon pailit.

(Baca Juga: Aplikasi Pendaftaran Kurator, Pintu Masuk Menata Ulang Regulasi Kepailitan)

Rizky menyayangkan jika akhirnya PKPU justru lebih dimanfaatkan untuk mempersingkat jangka waktu mempailitkan kreditor ketimbang untuk membantunya menunaikan kewajibannya. Ia melihat dari sisi dunia usaha, para pemilik perusahaan bisa saja mengupayakan jalan lain untuk membayar utangnya kepada debitor ketimbang seluruh aset termasuk perusahaannya dipaksa cepat-cepat gulung tikar.

Menanggapi pilihan kepailitan ketimbang gugatan perdata biasa ataupun pilihan penyelesaian sengketa lainnya, Alfin mengutarakan pendapatnya bahwa sebenarnya ada kerugian yang bisa dialami kreditor. “Ketika menggunakan PKPU atau kepailitan artinya membuka peluang debitor juga membayar utang kepada kreditor lain, potensi tagihannya (kreditor pemohon pailit) malah nggak dibayarkan maksimal, harus berbagi dengan kreditur lain,” jelasnya.

Akan tetapi, ketidakpastian soal eksekusi dengan gugatan perdata biasa bahkan hingga bertahun-tahun membuat kepailitan menjadi lebih menarik. Dalam hal ini, Alfin memberikan kritik atas kelemahan hukum acara perdata nasional yang masih berlaku hingga saat ini.

Apalagi pemberesan harta pailit untuk membayar utang-utang termohon pailit oleh kurator dinyatakan tetap sah meskipun dalam kasasi atau peninjauan kembali ternyata putusan pailit dibatalkan. Segala perbuatan kurator membereskan harta pailit sampai dengan putusan pembatalan pailit diterimanya tetap sah dan mengikat debitor.

Hal ini karena memang ratio legis dari kepailitan adalah alat untuk mempercepat likuidasi harta debitor untuk membayar utangnya. Di samping juga mencegah sengketa baru di antara kreditur yang berupaya melakukan eksekusi ilegal memperebutkan aset termohon pailit.

Apalagi sejak awal putusan pailit dijatuhkan maka seluruh kewenangan debitor atas harta bendanya hilang dan dinyatakan dalam sitaan umum. Segala kewenangan atas pengelolaan hartanya berpindah kepada kurator diawasi oleh oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga.

dicopy dari : http://www.hukumonline.com/